SEKOLAHPEMIMPIN – Tokyo, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (parlemen bawah) pada Jumat, 23 Januari 2026, membuka jalan bagi pemilu snap yang dijadwalkan pada 8 Februari mendatang.
Langkah ini diambil hanya tiga bulan setelah Takaichi menjadi perdana menteri perempuan pertama Jepang, dengan tujuan memanfaatkan popularitasnya yang tinggi untuk memperkuat posisi Partai Demokrat Liberal (LDP) di tengah kerugian politik baru-baru ini. Pembacaan surat pembubaran disertai sorak-sorai “banzai” dari para anggota parlemen, menandai akhir sesi luar biasa dan awal kampanye yang singkat.
Pembubaran parlemen ini didasari keinginan Takaichi untuk mendapatkan mandat publik atas kebijakan fiskalnya, termasuk peningkatan pengeluaran, pemotongan pajak penjualan makanan selama dua tahun, dan stimulus ekonomi senilai 122,3 triliun yen untuk tahun fiskal mendatang. Kebijakan ini bertujuan mengatasi inflasi yang melonjak dan biaya hidup yang tinggi, yang menjadi perhatian utama masyarakat. Namun, oposisi seperti Partai Demokrat Konstitusional (CDP) mengkritik langkah ini karena berpotensi menunda pengesahan anggaran, yang dapat merugikan masyarakat.
Dampak pembubaran ini langsung terasa di pasar keuangan, di mana indeks Nikkei mengalami rally karena harapan stimulus ekonomi yang lebih besar, sementara obligasi pemerintah Jepang (JGB) mengalami sell-off masif, mendorong yield 10-tahun ke level tertinggi dalam 27 tahun.
Yen Jepang juga melemah mendekati 158 per dolar AS, mencerminkan kekhawatiran investor atas defisit fiskal yang membengkak dan potensi intervensi mata uang. Fenomena ini dikenal sebagai ‘Takaichi trade’, di mana saham menguat sementara obligasi dan yen tertekan.
Reaksi pasar global pun ikut terguncang, dengan sell-off obligasi yang menyebar ke Treasuries AS dan memengaruhi aliran modal internasional, mengingat Jepang sebagai pemegang utang AS terbesar. Investor khawatir bahwa kebijakan ekspansif Takaichi bisa memicu inflasi lebih lanjut, meskipun Bank of Japan (BoJ) diperkirakan mempertahankan suku bunga stabil dalam pertemuan mendatang. Data inflasi Desember yang akan dirilis segera menjadi sorotan, karena bisa memperburuk gejolak jika menunjukkan kenaikan harga yang signifikan.
Meski demikian, pemilu mendatang berpotensi memberikan stabilitas jika LDP dan koalisinya memperoleh mayoritas yang lebih kuat, yang bisa mendukung reformasi ekonomi jangka panjang. Namun, risiko rendahnya partisipasi pemilih di musim dingin dan kritik atas penundaan anggaran tetap menjadi ancaman. Para analis memprediksi volatilitas pasar akan berlanjut hingga hasil pemilu keluar, dengan fokus pada bagaimana kebijakan baru memengaruhi pertumbuhan Jepang sebagai ekonomi terbesar keempat dunia.
Foto Akademi Bitorex