SEKOLAHPEMIMPIN – Goverment, Pemerintah Indonesia resmi memulai skema baru tata niaga komoditas strategis melalui transisi kebijakan ekspor satu pintu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk tiga komoditas strategis, yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferroalloy. Ferroalloy mencakup produk turunan nikel seperti feronikel (FeNi). Kebijakan ini menjadi salah satu langkah paling ambisius Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kendali negara atas perdagangan sumber daya alam nasional. Mulai 1 September 2026, seluruh transaksi perdagangan ekspor-impor antara pembeli luar negeri dan penjual domestik akan dilakukan sepenuhnya oleh BUMN, termasuk pengurusan kewenangan ekspor.
Kebijakan ekspor satu pintu tidak berdiri tanpa dasar hukum yang kuat. Ada landasan regulasi yang menopang kebijakan. Pembentukan PT DSI dilakukan melalui Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto. Di sektor nikel sendiri, kebijakan ini dibangun di atas fondasi regulasi yang lebih lama. Permendag No. 20 Tahun 2024 menetapkan larangan ekspor untuk lima kategori produk nikel dengan kadar rendah, antara lain Mixed Sulfate Precipitate (MSP) dengan kadar nikel kurang dari 45 persen, matte nikel kurang dari 70 persen, serta nikel bubuk dan nikel tidak ditempa dengan kadar kurang dari 93 persen.
Terkiat perdagangan melalui Satu Pintu diatur sepenuhnya melalui regulasi PP No. 24 Tahun 2026 berjudul “Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis”. Beleid ini diteken langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 dan diundangkan di hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Secara garis besar, PP ini mengatur hal-hal berikut:
- Subjek dan Komoditas yang Diatur. Komoditas SDA Strategis didefinisikan sebagai komoditas sumber daya alam yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, kebutuhan dalam negeri, dan/atau pengelolaan sumber daya alam strategis nasional. Pada tahap awal, tiga komoditas yang diatur adalah batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy (paduan besi). Feronikel dan produk turunan nikel lainnya masuk dalam kategori ferro alloy tersebut.
- Mekanisme Ekspor Satu Pintu. Dalam Pasal 3, pemerintah menetapkan bahwa ekspor komoditas tersebut hanya dapat dilakukan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang ditunjuk sebagai BUMN khusus, berperan sebagai pemilik sekaligus perantara tunggal (sole intermediary) dalam kegiatan ekspor komoditas strategis.
- Kewenangan Penetapan Harga. Melalui Pasal 3 ayat (2), PT DSI selaku BUMN khusus ekspor memegang penuh otoritas dalam menentukan harga jual komoditas SDA strategis bagi para pembeli di pasar internasional, sekaligus mendapat kuasa penuh untuk menetapkan besaran margin dari aktivitas ekspor.
- Masa Transisi dan Kontrak Lama. Pemerintah memberikan waktu masa transisi hingga paling lambat 31 Desember 2026 untuk mengalihkan pelaksanaan ekspor melalui BUMN Ekspor, dan kontrak penjualan yang telah ditandatangani sebelum 1 Juni 2026 yang masih berlaku akan dievaluasi oleh BUMN Ekspor guna menjamin proses peralihan berjalan tertib tanpa mengabaikan komitmen bisnis yang telah dibuat sebelumnya.
- Landasan Konstitusional. Dalam penjelasan PP 24/2026, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai penguasa kekayaan alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Singkatnya, PP No. 24/2026 adalah payung hukum utama yang melegitimasi seluruh skema ekspor satu pintu melalui DSI mulai dari penunjukan BUMN sebagai eksportir tunggal, kewenangan penetapan harga, hingga jadwal implementasi bertahapnya.
Pemerintah memiliki argumen yang tegas dalam mendorong skema ini demi kedaulatan harga dan devisa. Presiden Prabowo menyatakan bahwa sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam Indonesia ditentukan oleh pihak lain di negara lain, dan sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri tanpa tinggal di tanah air. Pemerintah beralasan kebijakan ini bertujuan menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, serta memastikan devisa hasil ekspor tetap berada di dalam negeri guna memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah. Semangat ini pun sejalan dengan agenda hilirisasi yang lebih luas. Sebelum larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2017–2018, nilai ekspor nikel Indonesia berada di kisaran 3,3 miliar dolar AS, namun setelah hilirisasi berjalan, kontribusi sektor nikel meningkat drastis. Pengalaman itulah yang menjadi pijakan kepercayaan diri pemerintah dalam memperluas kontrol negara atas rantai ekspor nikel hingga ke produk olahannya.
Meski menuai perdebatan, skema satu pintu menyimpan sejumlah potensi manfaat nyata bagi pelaku tambang dan industri. Ekspor satu pintu dinilai akan mengurangi potensi under-invoicing dan meningkatkan transparansi ekspor, sehingga memperkuat bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis. Dalam jangka menengah hingga panjang, posisi tawar yang lebih kuat berarti harga jual nikel olahan Indonesia di pasar internasional berpotensi lebih tinggi dan lebih adil. Jika pemerintah mampu menciptakan transparansi harga ekspor dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global, margin eksportir justru dapat meningkat.
Menteri Keuangan Purbaya bahkan menyatakan investor seharusnya dapat melihat potensi peningkatan profitabilitas perusahaan melalui mekanisme harga yang lebih baik. Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan membatalkan kontrak ekspor yang sudah ada, dengan menjanjikan penghormatan penuh terhadap seluruh kontrak yang berjalan sembari melakukan evaluasi jika harga kontrak berada di bawah indeks pasar dunia.
Di balik potensinya, terselip sejumlah ganjalan yang perlu segera diatasi. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) mengkritik kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI untuk feronikel karena dinilai berpotensi salah sasaran, mengingat sebagian besar produk olahan nikel di Indonesia saat ini berbentuk nickel pig iron (NPI) dengan kadar nikel berkisar antara 8–12 persen, bukan feronikel yang berkadar di atas 15 persen. Asosiasi industri smelter nikel (FINI) masih menunggu penerbitan regulasi teknis resmi dari Kementerian Perdagangan, karena pemerintah belum memberikan penjelasan mendetail mengenai sistem penetapan harga komoditas ekspor tersebut serta dampaknya terhadap pendapatan korporasi.
Namun, pemerintah memastikan penjualan Satu Pintu tidak akan merugikan penambang dan industri. DSI bukan pesaing, melainkan pelindung dan jaminan pemerintah bagi penambang. Kekhawatiran bahwa ekspor satu pintu akan menekan keuntungan penambang dijawab langsung oleh pemerintah dengan sejumlah jaminan konkret. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa PT DSI sama sekali tidak mengambil keuntungan dalam pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu ini, dan pernyataan itu diulang dengan penekanan kuat dalam konferensi pers resmi pemerintah.
CEO Danantara Rosan Roeslani juga menegaskan bahwa kontrak jangka panjang tidak akan diterminasi secara sepihak, dan fungsi utama platform DSI lebih ke arah monitoring, bukan mengambil alih perdagangan ekspor swasta, di mana sistem akan digunakan untuk memantau harga, volume, hingga tujuan ekspor komoditas. Artinya, penambang tetap menjalankan operasional dan menikmati hasil penjualan mereka, sementara DSI hadir sebagai pengawas yang memastikan tidak ada nilai yang bocor melalui manipulasi harga.
Pemerintah menegaskan bahwa tugas utama DSI adalah memastikan tidak terjadi under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor sumber daya alam, dua praktik yang justru selama ini merugikan penambang dalam negeri karena menekan harga referensi komoditas secara keseluruhan. Dengan demikian, bila diimplementasikan dengan tata kelola yang transparan dan regulasi teknis yang segera diterbitkan, ekspor satu pintu sejatinya bukan ancaman bagi industri, melainkan mekanisme koreksi struktural yang berpotensi memastikan setiap ton nikel yang meninggalkan tanah air dihargai setimpal dengan nilai sesungguhnya di pasar global.
OZoneX Education
