SEKOLAHPEMIMPIN – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tana Toraja menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang dihadiri langsung oleh Bupati beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (19/05/2026) di Kantor Bupati Tana Toraja. Dalam pertemuan tersebut, GMKI menyerahkan draf kajian strategis bertajuk “Menuju Pembangunan Berkelanjutan: Integrasi Sektor Geotermal, Agraria, Pertanian, Pariwisata, dan Budaya di Kabupaten Tana Toraja.”
Sebagai mitra kritis pemerintah, GMKI menyoroti pentingnya arah pembangunan daerah yang tidak hanya berorientasi pada investasi, tetapi juga menjamin perlindungan ruang hidup masyarakat, ketahanan pangan, serta kelestarian budaya Toraja.
GMKI menilai pengembangan investasi strategis, khususnya di sektor geotermal dan pariwisata, berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekologis apabila tidak dijalankan secara transparan dan berpihak pada masyarakat lokal.
Dalam kajian tersebut, GMKI menyampaikan empat poin kritis beserta solusi strategis kepada pemerintah daerah.
Pada sektor geotermal, GMKI mendorong keterbukaan dokumen AMDAL dengan mengedepankan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), serta meminta program CSR perusahaan diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, bukan sekadar bantuan seremonial.
Di bidang agraria, GMKI mendesak percepatan Reforma Agraria melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan penerbitan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Wilayah Adat guna mencegah konflik tumpang tindih lahan yang kerap merugikan masyarakat.
Pada sektor pertanian, GMKI meminta pemerintah menetapkan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) serta menghadirkan teknologi pascapanen berbasis desa demi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sementara pada sektor pariwisata dan budaya, GMKI mendorong penerapan konsep Pariwisata Berbasis Komunitas melalui pengembangan desa wisata dan agrowisata agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya Toraja.
Selain itu, GMKI juga menyerahkan tiga rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah, yakni pembentukan gugus tugas lintas OPD dan masyarakat untuk mengawal isu geotermal dan agraria, pelaksanaan audit lingkungan dan sosial secara berkala terhadap proyek strategis daerah, serta penyusunan Grand Design Kabupaten Hijau Berbudaya sebagai arah pembangunan berkelanjutan Tana Toraja.
Sekretaris Fungsi Masyarakat BPC GMKI Tana Toraja, Primanto Raya menegaskan bahwa kajian strategis tersebut merupakan bentuk keberpihakan GMKI terhadap keadilan ekologis dan sosial di Tana Toraja.
“Investasi dan modernisasi daerah tidak boleh berjalan secara instan dengan mengorbankan fondasi hidup masyarakat lokal. Pembangunan harus memastikan masyarakat menjadi subjek, bukan korban,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa hasil audiensi tersebut akan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan Konferensi Studi Lokal dan Konferensi Cabang III GMKI Tana Toraja dalam waktu dekat.
Sementara itu, Bupati Tana Toraja menyambut baik kajian yang disampaikan GMKI dan menyatakan bahwa dokumen tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan daerah yang berimbang antara investasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat.
